Hasrat Disini dan Disana

Ku tulis di dinding malam
Sebuah cinta yang masih terpendam
Dalam gelayut manja semilir angin
Akankah berbalas dalam dekapan
Rindu dendam yang membuncah
Melihat senyum indah dalam tidurmu
Bersama dua permata malam yang turut menemani
Dan akupun beranjak tuk dekati peraduan
Bersama kita nikmati rahasia malam
Tentang cahaya cahaya cinta
Masa suka dan duka
Dan tenggelamlah kita dalam lautan tak bertepi
Hingga terlelap bersama.
Merajut cinta bersamaNya di “sini dan di sana”

Selamat Ulang Tahun Istriku Tercinta Nani Anwar

Tips Sukses Menjadi Calon Anggota Legislatif

Tips Sukses Menjadi Calon Anggota Legislatif

1. Lakukan pemetaan dan buat rencana strategis pemenangan.
2. Pelajari dan pahami seluruh undang-undang dan peraturan tentang     pemilu serta tidak melakukan pelanggaran aturan tersebut.
3. Perkuat jaringan dan basis financial/permodalan
4. Ciptakan jaringan persahabatan dari sahabat sekolah SD sampai Perguruan Tinggi, sahabat kerja dan sahabatnya sahabat.
5. Ciptakan jaringan dan perkuat basis kekeluargaan serta kekerabatan
6. Ciptakan jaringan dan perkuat basis organisasi
7. Tingkatkan intensitas dialog dengan masyarakat, khususnya di daerah pemilihan
8. Lebih banyak mendengar keluhan rakyat dari pada banyak bicara
9. Berikan karya nyata kepada masyarakat maupun kelompok masyarakat berupa pelatihan-pelatihan, pemberian modal usaha paling tidak memberikan jalan bagaimana cara mencari modal dan pembinaan kepada masyarakat secara terus menerus.
10. Alokasi anggaran lebih banyak di poskan kepada aksi-aksi sosial kemasyarakatan dari pada pembuatan baleho, spanduk, umbul-umbul dan kartu nama.
11. Tidak memberikan janji-janji muluk tapi berikan janji-janji yang rasional
12. Lakukan pendataan jumlah pemilih di daerah pemilihan
13. Lakukan pendataan jumlah TPS di daerah pemilihan
14. Konsentrasikan perhatian kepada peluang terbesar memperoleh suara di daerah tertentu
15. Lakukan perhitungan berapa suara yang pasti memilih kita dan berapa sisa suara pemilih yang harus diperjuangkan lebih keras.
16. Buat team sukses terdiri dari masing-masing daerah pemilihan.
17. Perkuat pencitraan diri.
18. Tidak melakukan kobohongan public
19. Perkuat pengetahuan tentang fungsi, tugas, wewenang anggota dewan.
20. Tidak melakukan kampanye hitam
21. Berhati-hati terhadap sesama calon anggota legislative dari partai masing-masing.
22. Berjuang dan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita dan kemudian tidak lupa untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat diatas kepentingan pribadi, golongan dan partai.

Penomena Paguyuban

Penomena Paguyuban

Palembang, 8 Agustus 2007
Akhir-akhir ini di Sumatera Selatan marak berdiri paguyuban (forum, ikatan keluarga, kerukunan keluarga atau organisasi sejenis) yang bersifat kedaerahan (Kesukuan) atau kelompok. Tidak kurang dari 30 (tiga puluh) paguyuban berdiri di Sumatera Selatan, diantaranya Paguyuban Keluarga Jawa Sumatera (Pujasuma), Ikatan Keluarga Gumay, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu (PMPB), Jurai Besemah, Ikatan Keluarga Banyuasin, Forum Komunikasi Keluarga Komring Ulu (FOKKU) Kerukunan Keluarga Palembang (KKP), Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa, Paguyuban Masyarakat Lematang Bersatu, Badan Musyawarah Keluarga Musi Rawas, Ikatan Keluarga Bangka Belitung, dll.

Paguyuban termasuk kategori organisasi kemasyarakatan yang keberadaannya diakui oleh Undang-undang No. 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 198 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1985, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1986 Tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan, Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat dan Surat Menteri Dalam Negeri No. 220/234/SJ Tanggal 15 Juni 2006 Perihal Pembinaan ORMAS dan LSM.

Tujuan didirikannya paguyuban diantaranya adalah sebagai wahana silaturahmi masyarakat suatu daerah tertentu sebagai ikatan emosional kedaerahan untuk menampung dan mencarikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi dan memperjuangkan aspirasinya. Memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat daerah yang telah diatas namakannya. Paguyuban dapat pula menjadi jembatan informasi Pemerintah dan dijadikan mitra dalam proses pembangunan.

Adanya Paguyuban jangan sampai menjadi embrio pemecah belah kesatuan dan persatuan masyarakat dan bangsa, juga tidak menjadi organisasi yang ekslusif dan memunculkan egoisme sempit kedaerahan (kesukuan) yang pada akhirnya menjadi jurang pemisah antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Tentu kita tidak ingin mengulang kasus kerusuhan antar suku Madura dan Dayak di Kalimantan maupun kerusuhan Mei 1998 yang berdampak buruk bagi warga keturunan Tionghoa.

Egoisme kedaerahan tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat dikelola secara baik dengan mengedepankan harmonisasi hubungan antar daerah. Kekhawatiran munculnya egoisme sempit kedaerahan paling tidak bisa diantisipasi dengan terbentuknya Badan Kerja Sama Sosial Budaya Peguyuban Indonesia Sumatera Selata. Badan ini harus mampu mempersempit gesekan antar paguyuban/suku tersebut, mengakomodir dan mengelola perbedaan-perbedaan serta menggali potensi melalui pemberdayaan dan peningkatan intensitas silaturahmi.

Sebuah fenomena menarik untuk dicermati, setelah Paguyuban dideklarasikan tak lama kemudian mereka mengumumkan pernyataan sikap mendukung pencalonan seorang kepala daerah tertentu. Atau memang paguyuban didirikan dengan maksud dan tujuan suksesi kepala daerah?. Sangat naif apabila antar paguyuban mendukung calon kepala daerah yang berbeda kemudian muncul ekses negative yang tidak diharapkan. Untuk itu diperlukan formulasi bersama dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk dari perbedaan tersebut.

Wajar sebuah dugaan patut dikemukakan dan perlu mendapat respon, bahwa paguyuban digunakan sebagai kendaraan untuk mendukung pencalonan seorang kepala daerah karena paguyuban merupakan salah satu kantong suara pemilih yang dapat diandalkan. Paguyuban juga dapat dijadikan alat kepentingan pengurus dan anggota paguyuban agar lebih dekat dengan pihak kekuasaan. Paguyuban jangan sampai terjual demi kepentingan pribadi para pengurusnya. Harus ada kewaspadaan agar paguyuban tidak disalah gunakan oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.

Pemerintah sebagai pembina organisasi sosial kemasyarakatan seperti tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri No. 220/234/SJ Tanggal 15 Juni 2006 Perihal Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, tidak menganak emaskan paguyuban yang berasal dari daerah tertentu. Pemerintah diminta mampu memberikan peluang dan pembinaan yang sama kepada seluruh paguyuban agar terhindar dari kecemburuan sosial antar paguyuban.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya telah mengakomodir calon kepala daerah independence, walaupun masih harus menunggu proses legislasi yaitu merevisi pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, hal tersebut merupakan peluang dan kesempatan bagi paguyuban menjadi organisasi kemasyarakatan yang patut didekati dan dimanfaatkan sebagai pendukung pencalonan kepala daerah. Paguyuban jangan terjebak hanya pada kepentingan sesaat dan politis tertentu menjelang pemilihan kepala daerah.

Ir. Soekarno menyatakan bangsa Indonesia dibangun atas dasar Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Mudah-mudahan filosofi dasar persatuan ini dapat mengakar diantara paguyuban yang bersifat kedaerahan dan lebih merapatkan barisan ditengah keberagaman dan perbedaan serta berperan aktif dalam pembangunan daerah Sumatera Selatan. Yang terpenting adalah seluruh paguyuban harus meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indononesia.

Tareqat Haqmaliyah

Tareqat Haqmaliyah

Tareqat Haqmaliyah adalah satu dari sekian banyak tareqat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Masing-masing tareqat mempunyai metode sendiri-sendiri dalam pengajarannya. Dasar dari tareqat adalah hadis Nabi Muhammad saw yang mengatakan sareat itu adalah perkataanku, tareqat itu adalah perbuatanku, haqeqat itu adalah kelakuanku dan ma’rifat itu adalah tujuanku. Tareqat artinya mempelajari seluruh perbuatan-perbuatan nabi secara umum dan khusus dalam pengertian ini lebih menitik beratkan kepada jalan mengenal Allah.

Tareqat haqmaliyah artinya jalan yang harus ditempuh seseorang dalam memahami sareat, haqekat dan ma’rifat dengan pengamalan yang haq. Untuk mempelajari tareqat ini harus langsung di bawah bimbingan seorang mursyid (Guru Pembimbing). Hanya mursyid yang berhak memberikan petunjuk dan membuka seluruh rahasia ajaran Haqmaliyah. Dalam setiap generasi hanya ada satu orang mursyid artinya seorang mursyid tidak boleh ada perwakilan dan pengganti kecuali mursyid tersebut meninggal dunia. Dengan demikian kemurnian ajaran tareqat ini tidak bisa diwarnai, ditambah, dikurang dan diubah oleh siapapun. Mursyid tareqat Haqmaliyah bersifat turun temurun dari satu garis keturunan, itupun harus mendapat “penunjukan langsung” dari Allah.

Tareqat ini berpegang teguh kepada Al Qur’an dan Al Hadis, juga mempunyai kitab panduan atau Kitab Pengantar pemahaman tentang inti ajaran Haqmaliyah yang disebut Kitab Layang Muslimin Muslimat terdiri dari enam jilid ditulis dalam bahasa Sunda dalam bentuk tembang atau pupuh lagu dan dikarang tahun 1930 oleh Mama Raden Asep Martawidjaja bin H. Muhammad Kahfi. Baru pada bulan Mei tahun 1996 Kitab Layang Muslimin Muslimat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Sobarnas setelah mendapat persetujuan Raden Toto Mutholib Martawidjaja selaku Mursyid pada masa itu. Kitab Layang Muslimin Muslimat edisi bahasa Indonesia dirampingkan menjadi empat jilid.

Pada zaman Raden Toto Mutholib Martawidjaja dibuatlah sebuah Yayasan Miftahul Ulum. Yayasan dimaksud dimaksudkan untuk mewadahi, tempat berkumpul dan bersilaturrahmi ikhwan haqmaliyah. Menariknya dalam pertemuan selalu dibahas hasil penemuan-penemuan spritual atau hasil lelakon dari para ikhwan dan kemudian dijelaskan oleh mursyid apa yang telah mereka temui.  Selain itu, yayasan ini menitik beratkan aktifitasnya dibidang pendidikan. Saat ini Yayasan Maftahul Ulum dikelola oleh anak Raden Toto Mutholib Martawidjaja.

Pengikut tareqat Haqmaliyah sudah menyebar hampir diseluruh wilayah Indonesia bahkan menurut Mursyid yang saat ini yang bermukim di Cimahi, ajaran inipun telah sampai kenegeri Belanda yang di bawa langsung oleh keturunan Raden Muhammad Kahfi. Tareqat ini bukan hanya milik orang Sunda seperti yang di tulis dalam sebuah blog akan tetapi milik  umat. Siapapun boleh ikut dalam tareqat ini asal dia seorang muslim.
Dalam silsilahnya, tareqat ini sambung menyambung dari Nabi Muhammad saw, beberapa wali tanah jawa seperti Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sampai dengan Mursyid yang terakhir.

Ayat Alquran maupun Hadis yang sering digunakan untuk memperdalam pengetahuan tentang Ketuhanan dalam tareqat Haqmaliyah antara lain; awaludinni ma’rifatulaah, innalillahi wa innailaihi roojiun, moutu antal qoblal maotu, nurun ala nur, man arofa nafsahu faqod arofa raobbahu wa man arofa robbahu faqod jahilan nafsahu, wa nahnu akrobu ilaihi min hablil warid, dll.

Untuk mempelajari tareqat ini tidak bisa hanya belajar luarnya saja karena ada batasan-batasan yang boleh disampaikan dan yang tidak. Perlu waktu yang lama serta istiqomah sehingga dapat benar-benar memahami semua inti ajaran tareqat Haqmaliyah.

Ketika penulis sering bermuhasabah dengan Raden Toto Mutholib Martawidjaja. Abah Toto’ demikian penulis memanggilnya di Tarogong Pataruman Garut, semoga beliau telah mencapai “innalillahi wa innailaihi rojiun”. Banyak sekali hal yang bisa dipetik dalam ajaran ini untuk mencapai selamat dunia dan selamat akherat. Tareqat ini harus difahami secara terus menerus dan kesungguhan untuk mendalami dan mengkajinya sehingga betul-betul bisa memaknai hakekat sejati dalam bertuhan.

Bekal Sang Calon Legislatif

BEKAL SANG CALON LEGISLATIF

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat semakin dekat, tentu bagi sang calon mereka harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar benar-benar dapat mewakili kepentingan dan keinginan rakyat yang diwakilinya. Demikian juga dengan sang pemilih mereka mempunyai sebuah tanggung jawab besar agar mereka tidak salah pilih dalam menentukan orang yang akan mewakili mereka di Dewan Perwakilan Rakyat. Salah pilih maka akan menanggung akibatnya selama lima tahun.

Sebagai calon anggota DPR seseorang harus mengenal dan memahami serta membekali diri dengan pengetahuan tentang lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau tidak, maka ketika ia menjadi anggota dewan bisa dipastikan ia tidak sempurna melakukan tugas dan amanah yang diembannya. Sebagai pemilih tentu sangat tidak ingin hal tersebut terjadi.

Pada saat ini banyak calon anggota dewan yang berlatar belakang sangat beragam, mulai dari tukang becak, pedagang, akademisi, pengusaha, dll.
Beranjak dari hal tersebut, paling tidak calon anggota DPR harus mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang meliputi:

1. PUNGSI DPR
DPR mempunyai pungsi legislasi (membuat undang-undang), pungsi pengawasan dan pungsi anggaran

2. TUGAS DAN WEWENANG DPR
Dalam melaksanakan fungsi legislasi,fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, DPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;

b. Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c. Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I;

d. Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I;

e. Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I;

f. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, sebagaimana dimaksud pada huruf e;

g. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama;

h. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;

i. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

j. Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat;

k. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan

l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang

3. HAK DAN KEWAJIBAN DPR
DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Bab IV pasal 12 dan 13 Tata Tertib DPR RI, mempunyai hak:
1. Interpelasi
2. Angket
3. Menyatakan Pendapat

Sedangkan Hak Anggota DPR RI adalah:
1. Mengajukan rancangan undang-undang
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan pendapat
4. Memilih dan dipilih
5. Membela diri
6. Immunitas
7. Protokoler
8. Keuangan dan administratif

Selain hak yang dimiliki, Anggota DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Tatib DPR RI, mempunyai kewajiban:
1. Mengamalkan Pancasila;
2. Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah;
4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. Menyerap,menghimpun,menampung,dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
7. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,kelompok dan golongan;
8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
9. Mentaati kode etik dan Peraturan Tata tertib DPR;
10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Untuk penjelasan mengenai Tata cara Penyampaian Hak DPR dan Hak Anggota DPR, dapat dilihat dalam Tatib DPR RI Bab XXIV Pasal 171 sampai Pasal 199
Selain itu seorang calon anggota Dewan juga harus memahami bagaimana proses pembuatan undang-undang dan proses pembahasan Rancangan Undang-undang dari Pemerintah di DPR Republik Indonesia. Proses pembahasan RUU dari DPD di DPR RI

PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG
DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Apabila ada 2 (dua) RUU yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu Masa Sidang yang dibicarakan adalah RUU dari DPR, sedangkan RUU yang disampaikan oleh presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk meminta penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

PROSES PEMBAHASAN RUU DARI PEMERINTAH DI DPR RI
RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar Presiden yang menyebut juga Menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut.
Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh Pimpinan DPR, kemudian Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota. Terhadap RUU yang terkait dengan DPD disampaikan kepada Pimpinan DPD.
Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden.

PROSES PEMBAHASAN RUU DARI DPD DI DPR RI
RUU beserta penjelasan/keterangan, dan atau naskah akademis yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR, kemudian dalamRapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota. Selanjutnya Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman RUU yang berasal dari DPD tersebut kepada Anggota dalam Rapat Paripurna.
Bamus selanjutnya menunjuk Komisi atau Baleg untuk membahas RUU tersebut, dan mengagendakan pembahasannya. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Komisi atau Badan Legislasi mengundang anggota alat kelengkapan DPD sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas RUU Hasil pembahasannya dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas RUU tersebut.
Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR,Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR.

DASAR PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PEMERIKSAAN APBN
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

SIKLUS APBN
1. Penyusunan & Pembahasan APBN
2. Penetapan APBN
3. Pelaksanaan APBN
4. Laporan Realisasi SM I dan Prognosis SM II APBN
5. Perubahan APBN
6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

STRUKTUR APBN
1. Struktur APBN menggunakan GFS (Goverment Financial Statistic) berbentuk I-Account, dengan Penadapatan>Belanja=Surplus
2. Pendapatan
3. Pendapatn Belanja=Belanja=Seimbang/Balance

WAKTU PENYUSUNAN,PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APBN
Penyusunan,Pembahasan dan Penetapan RAPBN dilakukan pada tahun sebelum anggaran dilaksanakan.
Contoh: APBN tahun 2006 disusun, dibahas dan ditetapkan pada tahun 2005

PENYUSUNAN RAPBN (PEMBICARAAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN APBN)
Pertengahan Mei
Pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro RAPBN tahun berikutnya, yaitu:
Assumsi dasar ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi,inflasi, Tiongkat bungan SBI,Nilai Tukar,harga Minyak,Lifting (produksi) minyak
Kebijakan dalam bidang penerimaan Negara
Kebijakan dalam bidang Pengeluaran negara
Kebijakan Defisit dan Pembiayaannya
Mei – Juni
Pembahasan bersama antara DPR C.q.Panitia Anggaran DPR-RI dengan pemerintah C.q Menteri Keuangan,Meneg,PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur bank Indonesia
hasil pembahasan Pembicaraan pendahuluan Penyusunan RAPBN menjadi dasar penyusunan RUU APBN beserta Nota Keuangannya

PEMBICARAAN TK.I/PEMBAHASAN RUU APBN BESERTA NOTA KEUANGANNYA
16 Agustus
Presiden menyampaikan pidato pengantar RUU APBN beserta Nk-nya dalam Rapat Paripurna DPR
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN 2007 beserta NK-nya
jawaban Pemerintah atas PU Fraksi-Fraksi atas RUU APBN 2007 beserta NK-nya
September-Oktober
Pembahasan RUU APBN beserta Nota Keuangannya antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR-RI
Akhir Oktober
Pembicaraan Tk.II/pengambilan keputusan atas RUU APBN beserta NK-nya
Laporan Panitia Anggaran atas Pembicaraan Tk.I/Pembahasan RUU APBN
Pendapat akhir Fraksi-Fraksi atas RUU APBN
Pendapat akhir Pemerintah atas RUU APBN
Pengambilan Keputusan atas RUU APBN
(Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa RUU APBN diambil keputusan oleh DPR dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua)bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan)
APBN YANG DISETUJUI DPR TERINCI SAMPAI DENGAN UNIT ORGANISASI,FUNGSI,PROGRAM,KEGIATAN DAN JENIS BELANJA
APABILA DPR TIDAK MENYETUJUI RUU APBN,PEMERINTAH PUSAT DAPAT MELAKUKAN PENGELUARAN SETINGGI-TINGGINYA SEBESAR ANGKA APBN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
1 JANUARI,PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN BARU APBN

LAPORAN REALISASI SM I DAN PROGNOSA SM II APBN
Pemerintah menyampaikan laporan realisasi semester I dan Prognosis semester II APBN selambat-lambatnya akhir juli dalam tahun berjalan
Pembahasan antara Panitia Anggaran dengan Pemerintah

PERUBAHAN/PENYESUAIAN APBN
Perubahan APBN dilakukan bila terjadi:
1. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN
2. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi,antarkegiatan,dan antar jenis belanja
4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SAL) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan
PROSES PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN APBN SAMA DENGAN APBN INDUK NAMUN TIDAK MELALUI TAHAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DAN JAWABAN PEMERINTAH ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN
Presiden menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK,selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan keuangan meliputi:
1. Laporan Realisasi APBN
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya

ALAT KELENGKAPAN DPR
Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR membentuk Alat Kelengkapan DPR terdiri dari: Pimpinan DPR; Badan Musyawarah; Komisi; Badan Legislasi; Panitia Anggaran; Badan Urusan Rumah Tangga; Badan Kerja Sama Antar-Parlemen; Badan Kehormatan; dan Panitia Khusus.

1. Pimpinan DPR RI
Pimpinan DPR merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri atas satu orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil ketua yang diplih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Paripurna.
Calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan kepada Pimpinan Sementara secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon Pimpinan yang terdiri atas 1 (satu) orang calon Ketua dan 3 (tiga) orang calon Wakil Ketua dari Fraksi yang berbeda untuk di tetapkan sebagai paket calon dalam Rapat Paripurna.
Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh Anggota. Calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan kepada Pimpinan Sementara secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon Pimpinan yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon Wakil Ketua dan Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon dalam Rapat Paripurna.
Tugas Pimpinan DPR antara lain: memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua; menjadi juru bicara DPR; melaksankaan dan memasyarakatkan keputusan DPR; melaksanakan konsultasi dengan Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR; mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di pengadilan; melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR; dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPR.

2. Badan Musyawarah (BAMUS)
Badan Musyawarah (Bamus) merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap. Keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR. Jumlah Anggota Badan Musyawarah sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari jumlah Anggota yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
Tugas Badan Musyawarah antara lain: menetapkan acara DPR untuk 1 (satu) Tahun Sidang, 1 (satu) Masa Persidangan, atau sebagian dari suatu Masa Sidang, dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian Rancangan Undang-Undang, dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya; meminta dan/atau memberikan kesempatan alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan; dan menentukan penanganan suatu Rancangan undang-Undang atau pelaksanaaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR.

3. Komisi
Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.
Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.
Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.
Tugas Komisi di bidang anggaran lain: mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.
Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya; membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya; melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta membahas dan menindklanjuti usulan DPD.
Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses.
Pasangan Kerja Komisi-Komisi di DPR RI
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai 11 (sebelas) Komisi. Ruang lingkup tugas masing-masing Komisi adalah sebagai berikut:
KOMISI I: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi
KOMISI II: Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, dan Agraria
KOMISI III: Hukum dan Perundang-undangan, HAM dan Keamanan
KOMISI IV: Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan
KOMISI V: Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal
KOMISI VI: Perdagangan, Perindustrian, investasi, Koperasi, UKM, dan BUMN
KOMISI VII: Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup
KOMISI VIII: Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
KOMISI IX: Kependudukan, kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KOMISI X: Pendidikan, Pemuda, Olaharaga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan
KOMISI XI: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

4. Badan Legislasi (BALEG)
Susunan keanggotaan Badan Legislasi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang.
Tugas Badan Legislasi antara lain: merencanakan dan menyusun program Legislasi Nasional yang memuat daftar urutan Rancangan Undang-Undang untuk satu masa keanggotaan dan prioritas setiap Tahun Anggaran; dan menyiapkan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; dan melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan, membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya
Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Pemerintah, DPD, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya melalui Pimpinan DPR.

5. Panitia Anggaran
Susunan keanggotaan Panitia Anggaran ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang, terdiri atas anggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan dari Fraksi.
Panitia Anggaran bertugas melaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Panitia Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan Panitia Anggaran maupun atas permintaan pihak lain; serta mengadakan konsultasi dengan DPD.

6. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)
Susunan keanggotaan BURT ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang.
Tugas BURT adalah antara lain; membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal; membantu Pimpinan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh sekretariat Jenderal; dan membantu Pimpinan DPR dalam merencanakan dan menyusun Anggaran DPR dan Anggaran Sekretariat Jenderal.
BURT dapat meminta penjelasan dan data yang diperlukan kepada Sekretariat Jenderal. BURT memberikan laporan tertulis sekurang-kurangnya sekali dalam satu Tahun Sidang kepada Pimpinan DPR. Dalam melaksanakan tugasnya BURT bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.

7. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)
Susunan keanggotaan BKSAP ditetapkan oleh DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang ketiga. Susunan keanggotaan BKSAP ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
Tugas BKSAP antara lain: membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen; mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR; mengadakan evaluasi dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas BKSAP, terutama hasil kunjungan delegasi DPR ke luar negeri; dan memberikan saran atau usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah kerjasama antar parlemen.
BKSAP dalam melaksanakan tugasnya dapat; mengadakan konsultasi dengan pihak yang dipandang perlu mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; mengadakan hubungan dengan parlemen negara lain dan organisasi internasional atas penugasan atau persetujuan Pimpinan DPR.

8. Badan Kehormatan
Susunan keanggotaan Badan Kehormatan ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang ketiga. Anggota Badan Kehormatan berjumlah 13 (tiga belas) orang.
Tugas Badan Kehormatan antara lain:
*Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota karena: tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota; tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum; melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota; atau melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
*Menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi dan menyampaikan keputusan tersebut kepada Pimpinan DPR.
Badan Kehormatan mempunyai wewenang untuk: memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan pernjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.
Setelah Badan Kehormatan melakukan penelitian dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti serta sanksi-sanksi, Badan Kehormatan dapat memutuskan sanksi berupa:
*Teguran tertulis yang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Anggota yang bersangkutan.
*Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR yang disampaikan kepada pimpinan DPR untuk dibacakan dalam rapat Paripurna.
*Permberhentian sebagai Anggota oleh Pimpinan DPR disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada anggota yang bersangkutan.
Badan Kehormatan dapat menetapkan keputusan rehabilitasi, apabila Anggota yang diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan Kode Etik yang diumumkan dalam rapat Paripurna dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

9. Panitia Khusus
Apabila memandang perlu, DPR dapat membentuk Panitia Khusus yang bersifat sementara. Komposisi keaggotaan Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi. Jumlah Anggota Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Paripurna sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) orang.
Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna. Panitia Khusus bertanggung jawab kepada DPR. Panitia Khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesasi. Rapat Paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus.
Panitia yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan disebut Panitia Kerja atau tim yang berjumlah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan yang bersangkutan, kecuali Tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR disesuaikan dengan kebutuhan.
Panitia Kerja atau Tim bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Alat Kelengkapan DPR yang membentuknya. Panitia Kerja atau Tim dibubarkan oleh Alat Kelengkapan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Tindak lanjut hasil kerja Panitia Kerja atau Tim ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
Alat Kelengkapan DPR: Pimpinan, Bamus, Komisi DPR, BURT (Badan Urusan Rumah Tangga), BKSAP, Badan Legislasi, Kehormatan, Panitia Anggaran dan Pansus.

Pencari Tuhan

Kajian Agama
Friday, April 13, 2007

Dalam kesempatan ini aku mencoba untuk menulis masalah ma’rifatullah. Banyak sekali pengajaran atau kajian-kajian tentang ketuhanan saat ini berkembang dimasyarakat. Dengan masing-masing pihak memberikan pernyataan bahwa ajaran merekalah yang “sampai” ke Allah. Terkadang masing-masing pihak menjatuhkan talak bahwa ajaran lainnya tidak sempurna dan “belum sampai”. Ironis memang apabila seorang mursyid menyatakan hal yang demikian ini akan menyebabkan ketersesatan murid dalam menggali maha luasnya samudra ilmu ketuhanan. Padahal ilmu Allah ada dimana-mana dan sangatlah luas. Perjumpaan dengan Allah itupun dapat terjadi dimana saja karena Allahlah yang Maha Berkehendak. Beranjak dari hal tersebut ada keinginan sumbang tulisan dalam pemahaman tersebut. Terutama bagi para pesuluk (orang yang berjalan mencari Allah) agar tidak terjebak kepada sebuah pemahaman sempit tentang mengenal Allah.

Setiap ajaran Ketuhanan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sesuatu yang diajarkan pada satu ajaran belum tentu ada pada pengajaran pihak lain demikian pula sebaliknya. Dalam posisi ini, maka tidak layak bagi kita untuk memvonis ajaran orang lain tidak “sampai” dan dengan kebanggaan bahwa ajaran kitalah yang terbaik, apalagi dengan menjelekkan mursyid-mursyid yang lain. Inilah pertanda syuuzhon (prasangka buruk) yang dimurkai Allah. Yang dibutuhkan adalah masuk keseluruh kekhazanah ajaran tersebut agar mengetahui seluruh kelebihan dan kekurangan masing-masing ajaran. Dengan kesimpulan tidak menjatuhkan ajaran yang satu dengan ajaran yang lainnya akan tetapi dapat membulatkan seluruh pemahaman dari berbagai sumber tersebut terhadap perjumpaan dengan Allah. Tentu dengan berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah.

Orang dapat menemukan Allah dimana saja dan kapan saja. Ada empat wilayah pertemuan manusia dengan Allah, Pertama pertemuan dengan Allah dalam ilmu dan pengamalan Syariat, kedua dalam ilmu dan pengamalan tareqat, ketiga dalam ilmu dan pengamalan haqekat dan keempat pertemuan dalam ilmu dan pengamalan ma’rifat. Orang bisa saja “bertemu” Allah dimasing-masing ilmu dan pengamalan tersebut atau pada keempat wilayah pertemuan tersebut. Tentu sesuai dengan kadar / maqom kita masing masing, Hadis menyatakan apabila hambaku datang kepadaku dengan berjalan maka aku akan menghampirinya dengan berlari dst (cari)

Saat ini metode yang dikembangkan banyak pihak untuk belajar agama (baca ilmu ketuhanan) dengan memakai tahapan melalui syareat, tareqat, haqekat dan ma’rifat. Kalau kita bertolak dari hadis yang menyatakan awaluddin ma’rifatullah (awal beragama adalah mengenal Allah). Maka tentu kita sangat tidak ingin membalik hadis itu dengan awaluddin syareatullah, tareqatullah ataupun haqeqatullah. Mengenal Allah adalah tahap paling dasar dari seseorang dalam perjalanan keagamaannya. Sering ditemui apabila seseorang telah belajar ma’rifatullah merasa sudah mencakup segala-galanya, padahal itu hanya awalnya saja. Jadi pertanyaan dimana tengah dan akhirnya. Kalo kita urutkan maka setelah belajar ma’rifat harus ditingkatkan ke haqeqat, tareqat dan terakhir baru syareat. Maka dapat kita simpulkan pemahaman tertinggi seseorang dalam beragama adalah ketika seseorang dapat memahami dan mengamalkan keempat rukun agama tersebut. Tidak dapat dikatakan sempurna agama seseorang yang berma’rifat tanpa menjalankan kan syareat, tareqat dan haqeqat. Maka standar Ilmu Ketuhanan seseorang itu dapat dikatakan sempurna apabila ia telah melaksanakan syareat, tareqat, haqeqat dan ma’rifat dalam satu kesatuan yang utuh kepada Allah.

Hadirmu Berikan Arti Sejati

Hadirmu Berikan Arti Sejati
by. Bijak pulon

Bergetar ragaku
Seketika kau rasuki jiwaku
Berdiri seluruh bulu roma
Nyata kau selimuti aku
Hadirmu berikan arti sejati
Wajahmu nafikan diriku

Tak sedetikpun ingin terlewat
Gila akan senyummu
Lupa akan diriku
Yang ada hanya dirimu

Berbentuk sekelilingku
Ragaku berat terasa
Perlahan kembali rasa
Hadirkan kembali diriku

Ingin terjadi selalu
Perjumpaan denganmu
Jangan pernah tinggalkan aku
Dekatmu terasa
Bagaikan urat leher dan leher
Bagaikan bayangan dengan yang punya bayang
Hadirmu berikan arti sejati

MEI 2 2006

Panggung Simponi

PANGGUNG SIMPONI
By. Bijak Pulon

Raja dikala terang beranjak tidur
Diperaduan empuk istana ufuk timur
Hari berselimut gelap
Sudut langit di punggung Dempo
Ratu malam mengintip mesra
Kedipan sabitnya bergairah sangat

Pertunjukan di mulai
Panggung simponi jangkrik, kodok, ular dan burung malam
Diiringi alunan klasik ayek sungai Dempo
Sesekali suara basnya meninggi
Tertata setiap sudut lighting laron
Joget, disko dan tari ribuan nyamuk

Pemilik alam tersenyum
Satu kuasa-Nya tampak
Tak tertandingi
Tafakur aku
Ooh …………..!

“Sesungguhnya di balik pergantian siang dan malam
Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir”

11 Maret 2006

Tidak Keduanya

Tidak Keduanya
By. Bijak Pulon

Suara-suara
Dari titik terdalam
Antara ada dan tiada
Silih berganti
Ada jalan Surga
Mudah tapi tak banyak dilakukan
Ada jalan Neraka
Sulit tapi senang dilakukan

Bergulat antara keduanya
Sering satu mengungguli yang lainnya

Banyak yang menepis
Karena lebih senang surga dan neraka

Tidak surga
Tidak neraka
Tidak keduanya
Hanya jalan lurus yang harus digapai

Mengapa sering tertipu
Banyak meminta surga
Banyak berjalan ke neraka

Tidak Surga
Tidak Neraka
Tidak Keduanya
Hanya jalan lurus menatap wajahmu
dermaga terakhir

Kenten, 4/7/2007 5:02:31 P