Penomena Paguyuban

Palembang, 8 Agustus 2007
Akhir-akhir ini di Sumatera Selatan marak berdiri paguyuban (forum, ikatan keluarga, kerukunan keluarga atau organisasi sejenis) yang bersifat kedaerahan (Kesukuan) atau kelompok. Tidak kurang dari 30 (tiga puluh) paguyuban berdiri di Sumatera Selatan, diantaranya Paguyuban Keluarga Jawa Sumatera (Pujasuma), Ikatan Keluarga Gumay, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu (PMPB), Jurai Besemah, Ikatan Keluarga Banyuasin, Forum Komunikasi Keluarga Komring Ulu (FOKKU) Kerukunan Keluarga Palembang (KKP), Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa, Paguyuban Masyarakat Lematang Bersatu, Badan Musyawarah Keluarga Musi Rawas, Ikatan Keluarga Bangka Belitung, dll.

Paguyuban termasuk kategori organisasi kemasyarakatan yang keberadaannya diakui oleh Undang-undang No. 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 198 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1985, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1986 Tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan, Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat dan Surat Menteri Dalam Negeri No. 220/234/SJ Tanggal 15 Juni 2006 Perihal Pembinaan ORMAS dan LSM.

Tujuan didirikannya paguyuban diantaranya adalah sebagai wahana silaturahmi masyarakat suatu daerah tertentu sebagai ikatan emosional kedaerahan untuk menampung dan mencarikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi dan memperjuangkan aspirasinya. Memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat daerah yang telah diatas namakannya. Paguyuban dapat pula menjadi jembatan informasi Pemerintah dan dijadikan mitra dalam proses pembangunan.

Adanya Paguyuban jangan sampai menjadi embrio pemecah belah kesatuan dan persatuan masyarakat dan bangsa, juga tidak menjadi organisasi yang ekslusif dan memunculkan egoisme sempit kedaerahan (kesukuan) yang pada akhirnya menjadi jurang pemisah antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Tentu kita tidak ingin mengulang kasus kerusuhan antar suku Madura dan Dayak di Kalimantan maupun kerusuhan Mei 1998 yang berdampak buruk bagi warga keturunan Tionghoa.

Egoisme kedaerahan tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat dikelola secara baik dengan mengedepankan harmonisasi hubungan antar daerah. Kekhawatiran munculnya egoisme sempit kedaerahan paling tidak bisa diantisipasi dengan terbentuknya Badan Kerja Sama Sosial Budaya Peguyuban Indonesia Sumatera Selata. Badan ini harus mampu mempersempit gesekan antar paguyuban/suku tersebut, mengakomodir dan mengelola perbedaan-perbedaan serta menggali potensi melalui pemberdayaan dan peningkatan intensitas silaturahmi.

Sebuah fenomena menarik untuk dicermati, setelah Paguyuban dideklarasikan tak lama kemudian mereka mengumumkan pernyataan sikap mendukung pencalonan seorang kepala daerah tertentu. Atau memang paguyuban didirikan dengan maksud dan tujuan suksesi kepala daerah?. Sangat naif apabila antar paguyuban mendukung calon kepala daerah yang berbeda kemudian muncul ekses negative yang tidak diharapkan. Untuk itu diperlukan formulasi bersama dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk dari perbedaan tersebut.

Wajar sebuah dugaan patut dikemukakan dan perlu mendapat respon, bahwa paguyuban digunakan sebagai kendaraan untuk mendukung pencalonan seorang kepala daerah karena paguyuban merupakan salah satu kantong suara pemilih yang dapat diandalkan. Paguyuban juga dapat dijadikan alat kepentingan pengurus dan anggota paguyuban agar lebih dekat dengan pihak kekuasaan. Paguyuban jangan sampai terjual demi kepentingan pribadi para pengurusnya. Harus ada kewaspadaan agar paguyuban tidak disalah gunakan oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.

Pemerintah sebagai pembina organisasi sosial kemasyarakatan seperti tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri No. 220/234/SJ Tanggal 15 Juni 2006 Perihal Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, tidak menganak emaskan paguyuban yang berasal dari daerah tertentu. Pemerintah diminta mampu memberikan peluang dan pembinaan yang sama kepada seluruh paguyuban agar terhindar dari kecemburuan sosial antar paguyuban.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya telah mengakomodir calon kepala daerah independence, walaupun masih harus menunggu proses legislasi yaitu merevisi pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, hal tersebut merupakan peluang dan kesempatan bagi paguyuban menjadi organisasi kemasyarakatan yang patut didekati dan dimanfaatkan sebagai pendukung pencalonan kepala daerah. Paguyuban jangan terjebak hanya pada kepentingan sesaat dan politis tertentu menjelang pemilihan kepala daerah.

Ir. Soekarno menyatakan bangsa Indonesia dibangun atas dasar Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Mudah-mudahan filosofi dasar persatuan ini dapat mengakar diantara paguyuban yang bersifat kedaerahan dan lebih merapatkan barisan ditengah keberagaman dan perbedaan serta berperan aktif dalam pembangunan daerah Sumatera Selatan. Yang terpenting adalah seluruh paguyuban harus meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indononesia.